Press Release

 

TANGGAPAN ATAS PRESS RELEASE KEDUTAAN BESAR TURKI DI JAKARTA, TANGGAL 28 JULI 2016

Pada tanggal 28 Juli 2016,  Kedutaan Besar Republik Turki di Jakarta menerbitkan press release yang isinya antara lain meminta Pemerintah Indonesia menutup 9 sekolah di Indonesia (Pribadi Bilingual Boarding School di Depok, Pribadi Bilingual Boarding School di Bandung, Kharisma Bangsa Bilingual Boarding School di Tangerang Selatan, Semesta Bilingual Boarding School di Semarang, Kesatuan Bangsa Bilingual Boarding School di Jogjakarta, Sragen Bilingual Boarding School di Sragen, Fatih Boy’s School (yang dimaksud Fatih Bilingual Boarding School di Banda Aceh) dan Fatih Girl’s School (Yang dimaksud Teuku Nyak Arif Fatih Bilingual Boarding School di Banda Aceh), Banua Bilingual Boarding School di Kalimantan Selatan) atas dasar tuduhan yang kami ketahui tidak benar.

Sehubungan dengan press release tersebut, kami selaku Pembina-pembina Yayasan Yenbu Indonesia, Yayasan Pribadi Bandung, Yayasan Kharisma Bangsa, Yayasan Al Firdaus, Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri, dan Yayasan Fatih yang mengelola 7 dari 9 sekolah tersebut memandang perlu menyampaikan klarifikasi sebagaimana tersebut di bawah ini:

  1. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Sekretaris Kabinet yang telah mengeluarkan pernyataan resmi dan tegas terhadap permintaan serta tudingan Kedutaan Besar Republik Turki di Jakarta melalui Press Release-nya yang ditujukan kepada sekolah-sekolah kami sebagaimana tersebut di atas.
  2. Yayasan-yayasan yang mengelola 7 sekolah tersebut di atas adalah yayasan-yayasan yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Masing-masing telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Ham RI.
  3. Untuk meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah-sekolah yang kami kelola, Yayasan-yayasan kami mengadakan kerjasama di bidang manajemen pendidikan dengan Pasiad, sebuah LSM dari Turki, yang secara resmi mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Kerjasama tersebut telah memberikan manfaat bagi sekolah-sekolah yang kami kelola antara lain siswa-siswi kami telah berhasil memperoleh berbagai medali (emas, perak, perunggu) dari kegiatan-kegiatan olimpiade IPTEK yang diselenggarakan secara Nasional maupun Internasional di negara-negara lain. Keberhasilan kerjasama tersebut antara lain dihasilkan oleh karakter guru-guru baik guru lokal maupun guru asing yang memenuhi persyaratan teknis (menguasai ilmu pengetahuan yang diajarkannya) maupun non-teknis (berakhlak dan bermoral yang baik, tidak ikut serta dalam kegiatan politik praktis).
  4. Untuk mempertahankan prestasi yang telah dicapai oleh sekolah-sekolah kami, maka kami akan mengusahakan untuk melanjutkan penggunaan guru-guru asing termasuk guru-guru dari Turki sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal tersebut kami lakukan sesuai dengan penjelasan sebagaimana tersebut pada angka 3 di atas.
  5. Dengan adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, maka kerjasama dengan Pasiad harus diakhiri karena Pasiad bukan merupakan Lembaga Pendidikan Asing melainkan sebuah NGO. Kerjasama dengan Pasiad diakhiri terhitung mulai tanggal 1 November 2015. Sejak tanggal tersebut antara yayasan-yayasan kami dengan Pasiad tidak ada hubungan kelembagaan lagi.
  6. Sekolah-sekolah tersebut merupakan sekolah Indonesia yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Ke-9 sekolah tersebut disebut bilingual, karena bahasa pengantar dalam proses belajar-mengajar pada mata pelajaran sains menggunakan pengantar bahasa Inggris, sedangkan mata pelajaran lainnya menggunakan bahasa Indonesia. Dalam proses belajar-mengajar pada sekolah-sekolah kami, tidak pernah diajarkan kekerasan (radikalisme), tidak membedakan pendidikan atas dasar perbedaan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Di samping kurikulum yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 31 Tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia, pengajaran pada sekolah-sekolah kami memuat juga pendidikan moral, budi pekerti dan karakter.
  7. Kami bersyukur ke khadirat Alloh SWT. karena Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Ibu Retno Marsudi), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Bapak Muhadjir Effendy) dan Sekretaris Kabinet (Bapak Pramono Anung) sudah menegaskan bahwa Pemerintah RI tidak akan menanggapi permintaan Pemerintah Turki melalui Kedutaan Besar Republik Turki di Jakarta untuk menutup 9 sekolah di Indonesia sebagaimana tersebut dalam press release tanggal 28 Juli 2016.
  8. Menteri Luar Negeri RI menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Demikian pula sebaliknya. Negara lain juga harus menghormati urusan dalam negeri Indonesia.
  9. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI menegaskan (kami kutip dari kemdikbud.go.id) antara lain:
    1. tidak cukup alasan untuk menutup sekolah-sekolah sebagaimana yang diminta oleh pemerintah Turki,
    2. sekolah-sekolah tersebut tidak berkaitan dengan lembaga yang selama ini dianggap bermasalah dengan pemerintah Turki,
    3. Sejak tahun 2015, sekolah-sekolah ini juga sebetulnya sudah berdiri sendiri-sendiri, dan guru-guru mereka yang dari Turki pun sudah tidak dalam naungan PASIAD, tetapi atas nama pribadi bekerja sama dengan yayasan sekolah sesuai dengan prosedur izin sebagai pekerja asing
  10. Sekretaris Kabinet RI menegaskan (kami kutip dari setkab.go.id):
    1. Pemerintah memastikan tidak akan memenuhi permintaan pemerintah Turki agar menutup sejumlah sekolah di tanah air
    2. Indonesia adalah negara yang demokratis. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi dan selalu mengedepankan politik yang bebas aktif. Tentunya kita juga tidak mau urusan dalam negeri kita dicampuri oleh siapapun,
    3. urusan dalam negeri Indonesia menjadi tanggung jawab Indonesia. termasuk yang secara resmi diatur dalam undang-undang telah mendapatkan persetujuan oleh pemerintah di Indonesia, tentunya peraturan perundangan Indonesia lah yang digunakan. Karena kedaulatan itu menjadi penting bagi Indonesia
  11. Dari hal-hal sebagaimana tersebut di atas, tuduhan Kedutaan Besar Republik Turki melalui press release tersebut TIDAK BENAR dan merupakan kebohongan.
  12. Proses kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah kami berjalan lancar seperti biasa dan kegiatan belajar mengajar tidak terpengaruh dengan isu-isu ini.
  13. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada pemerintah daerah setempat melalui dinas pendidikan masing-masing, para orang tua murid, para guru dan staf, para siswa dan alumni sekolah-sekolah kami, dan tokoh-tokoh masyarakat atas dukungan moril bagi kelangsungan sekolah-sekolah kami, khususnya berkaitan dengan adanya press release Kedutaan Besar Republik Turki di Jakarta tanggal 28 Juli 2016.

 

Jakarta, 30 Juli 2016

1 Ketua Pembina Yayasan Yenbu Indonesia

SD-SMP-SMA Pribadi Depok

 

Drs. H. Aip Syarifuddin
2 Ketua Pembina Yayasan Alfirdaus

SD-SMP-SMA Semesta Semarang

 

H. Suwanto, SE.MM
3 Ketua Pembina Yayasan Pribadi Bandung

SD-SMP-SMA Pribadi Bandung

 

H. Husein Adiwisastra, SH.L.LM
4 Ketua Yayasan Kharisma bangsa

SD-SMP-SMA Kharisma Bangsa

 

H. Edfian Noerdin, SE.MM
5 Ketua Pembina Yayasan Fatih Indonesia

SD-SMP-SMA Fatih Banda Aceh

SD-SMP-SMA Teuku Nyak Arif Fatih Banda Aceh

 

Drs. H. Tjetje Alanshori, MBA
6 Ketua Yayasan Pendidikan Kesatuan Bangsa Mandiri

SMP-SMA Kesatuan Bangsa Yogyakarta

Prof. Dr. H. Suharyadi, M.Si